60% Warga Pedesaan Madura Buta Huruf

Sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Madura, khususnya di daerah pedesaan, hingga kini masih buta huruf. Persentase angka buta huruf ini saya ketahui setelah melakukan sosialisasi teknik pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 ke pelosok-pelosok desa di Madura," kata calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan (Dapil) IX Madura, Drs, Djoko Edy Sucipto Abdurrahman, Kamis malam.

Umumnya, kata dia, yang mengerti teknik dan tata cara pemungutan suara, hanya warga di wilayah perkotaan. Tapi tidak signifikan. Malah di kota tidak sedikit warga yang mengaku bingung dengan ketentuan suara sah pada Pileg 9 April 2009. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor. Selain karena sosialisasi lambat dilakukan, aturan tentang ketentuan suara sah juga mengalami beberapa kali perubahan.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini lebih lanjut menyatakan, banyaknya warga Madura yang buta huruf ini jelas akan berdampak kepada banyak suara tidak sah pada Pileg 2009. "Ini kan sama halnya dengan sia-sia. Mereka ingin memilih caleg tertentu, tapi akhirnya suara mereka harus hilang begitu saja," terangnya.

Di sini lain, politisi yang dikenal vokal ini menilai, banyaknya warga yang buta huruf tersebut, lebih disebabkan karena pemerintah kurang bekerja secara optimal. Padahal, lanjut dia, program pemberantasan buta huruf sudah dicanangkan secara gencar di seluruh Indonesia. Jika hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan, itu sama halnya dengan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten di Madura, hanya menghabiskan dana saja, tanpa hasil yang kongkrit.

Tingginya persentase warga buta huruf di Madura bukan hanya disampaikan Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Tapi juga diakui sejumlah pengurus Parpol di Pamekasan. Seperti yang disampaikan fungsionaris Partai Hanura, Jamali. Dari uji coba yang dilakukan partai tentang teknik pemungutan suara di sejumlah kecamatan di Pamekasan beberapa waktu lalu, hanya sekitar 40 persen warga yang bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.

Bahkan pernah dalam sebuah uji coba yang dilakukan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari 100 orang calon pemilih, hanya 19 orang yang bisa menyalurkan hak pilihnya secara tepat dan benar. Sedang 81 orang lainnya, salah semua. "Jangan warga biasa, anggota PPK saja sampai sekarang banyak yang bingung tentang teknik baru Pileg 2009 ini. Apalagi masyarakat di pedesaan," kata anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wilayah Kecamatan Kadur, Achmad Sihral. (ant)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 13 Maret 2009