Siap Penuhi Kebutuhan Guru

Bupati Pamekasan Drs KH Kholilurrahman SH menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemkab siap memenuhi kebutuhan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sesuai dengan kemampuan dan kepantasan. Menurut dia, PGRI merupakan bagian dari elemen Pamekasan yang sangat penting untuk membantu mensukseskan program pendidikan.

"Ibarat pesawat, kami bersama Wabup sebagai pilot dan kopilot. PGRI dan elemen lainnya adalah kru pesawat yang sangat berperan dalam keselamatan penerbangan bersama penumpangnya. Karena itu, kami jelas butuh PGRI. Karena itu, beri masukan kami dan komunikasikan pada kami apa yang menjadi kebutuhannya," kata Bupati ketika menerima Ketua PGRI Pamekasan, Drs HM Ramli, M Pd, bersama sekitar 50 guru dalam acara silaturahmi di ruang pertemuan Dharma Wanita, Senin (23/2), yang juga diikuti Wakil Bupati Drs Kadarisman Sastrodiwirjo, M Si dan Sekdakab Dr A Djamaluddin Karim.

Meski memberi harapan positif pada PGRI, Pemkab menuntut agar PGRI konsisten dengan komitmen dalam tugasnya. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kadarisman Sastrodiwirjo. "Kami siap membantu, namun kami minta agar PGRI itu menjaga komitmennya, misalnya siap menjaga anggotanya agar tidak ada lagi guru yang bolos dan lain sebagainya," kata Kadarisman.

Dalam kesempatan itu, PGRI Pamekasan meminta agar Pemkab setempat memberi penghargaan kepada guru yang berprestasi. Ini perlu dilakukan agar muncul motivasi dan semangat bagi guru untuk berprestasi. Selama ini kurang banyak muncul guru yang berprestasi karena kurangnya penghargaan dari pemerintah.

PGRI juga meminta Pemkab agar memfasilitasi atau memberikan beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan S1 yang jumlahnya di Pamekasan masih cukup besar. Pemberian beasiswa itu perlu dilakukan bagi guru yang tidak bisa membiayai sendiri karena harus menanggung biaya pendidikan putra-putrinya.

"Yang juga penting adalah bahwa kami dengar di daerah lain sudah ada pemberian tunjangan lauk-pauk bagi guru, maka alangkah tepatnya kalau kami juga diberikan hal itu. Itu semua tentu akan menjadi tambahan semangat bagi kami dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar," kata Ramli.

Dalam kesempatan itu PGRI juga memperjuangkan nasib guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). PGRI meminta agar Pemkab menaikkan dana intensif bagi GTT dan PTT, serta ikut memperjuangkan agar GTT dan PTT diupayakan menjadi PNS.

"Dalam waktu dekat perwakilan GTT dan PTT akan berangkat ke Jakarta menemui Pimpinan DPR RI, Mendiknas dan Men PAN, ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib mereka. Kami minta Pemkab juga memperhatikan nasib mereka, karena mereka juga anggota kami," tambah Ramli.

Berkaitan dengan kebijakan kependidikan, PGRI meminta untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan kependidikan. PGRI juga meminta agar Pemkab segera mengisi sekolah negeri yang saat ini masih banyak yang tidak memiliki kepala sekolah, baik SD, SMP maupun SLTA, juga tentang masalah pemerataan guru. mas

Sunber: Surabaya Post, Rabu, 25 Februari 2009