Dewan Kesenian Sumenep Wadul Dewan

Jajaran pengurus Dewan Kesenian Sumenep (DKS) kemarin, wadul dewan. Mereka meminta dukungan dewan terkait legislasi dan anggaran. Pasalnya, sebelum reformasi, keberadaan DKS dinilai kurang berkeringat.

Kepada Komisi B, Ketua DKS Turmudzi Jaka mengatakan, DKS telah melakukan reformasi akhir Mei lalu. Sebelumnya, dilaporkan DKS dinilai kurang eksis.

Berdasarkan informasi, DKS sebelumnya kurang mendapat apresiasi dari yang lembaga terkait. Akibatnya, DKS masa lalu ibarat hidup segan mati tak mau.

Karena itu, DKS yang baru dibentuk dia meminta dukungan dewan. Dikatakan, dewan punya tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga legislasi, control, dan budjeting. Dewan sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya, Turmudzi nilai pantas memberikan dukungan kepada DKS.

Tanpa dukungan dewan dan semua yang berkompeten, dia ragu perjalanan DKS akan selangkah lebih maju. "Kami butuh komitmen berbudaya dari semua pihak khususnya dewan," tuturnya saat audiensi di dewan kemarin.

Dia menambahkan, DKS terdiri atas beberapa unsur dan elemen budaya di Sumenep. Diantaranya, dia contohkan DKS mewadahi seni tari, musik, teater, karawitan, film dan sinetron.

Selain itu, salah satu komite di DKS membidani konservasi budaya. Turmudzi menganggap Sumenep sangat kaya dengan khazanah seni. Tetapi jika kekayaan tersebut tidak dipelihara, kesenian yang mewabah di Sumenep akan tumbuh sesaat untuk hilang selamanya.

Menanggapi DKS, Wakil Komisi B Jamaludin berharap DKS sebagai wadah yang bertugas sebagai pengawal kebudayaan. Dia minta DKS tidak besar di awal dan kemudian mengecil sampai tidak terdengar lagi.

Jamal percaya kesenian bukan hanya urusan DKS dan jajaran terkait. Itu sebabnya, dewan di komisi B siap membantu DKS sesuai kewenangannya.

Secara teknis, Jamal minta DKS membuat renstra berdurasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Menurutnya, DKS mulai belajar ABK (anggaran berbasis kinerja). Alasannya, kebijakan umum anggaran (KUA) menekankan pada proses berkelanjutan.

Seperti halnya RASK (rencana anggaran satuan kerja), DKS harus merencanakan program berkelanjutan. Jamal contohkan program yang diusulkan tahun ini tidak boleh lagi diusulkan lagi di tahun depan. "Biar kebudayaan pun terus berkelanjutan, " paparnya. (abe/zr)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 14 Juni 2008