Madura Kawasan Swasembada Garam

Pemerintah akan menjadikan Madura sebagai kawasan swasembada garam. Saat ini kebutuhan garam nasional, baik untuk industri maupun konsumsi rumah tangga, mencapai 2,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 1,4 juta ton masih diimpor dari luar negeri. Sedangkan dari 1 juta ton garam produk dalam negeri, 60%-nya produk garam Madura.

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ir A Helmy Faisal Zaini, mengatakan, dengan program Madura sebagai pengembangan kawasan swasembada garam, maka dalam waktu 3 sampai 4 tahun Madura akan bisa memasok semua kebutuhan garam dalam negeri, dan juga akan bisa ekspor garam. “Saya yakin akan tercapai,” katanya saat memberi sambutan dalam kunjungannya ke Pamekasan, Senin (25/1).

Program swasembada garam di Madura ini, kata dia, merupakan sebagian dari program Kementrian PDT dalam bidang pengembangan kawasan dengan komoditi unggulan daerah. Selain garam, di Madura juga ada komoditi unggulan lain yang termasuk dalam program pengembangan Kementrian PDT, yakni batik tulis Madura.

“Batik tulis Madura ini masuk unggulan daerah yang juga harus dikembangkan. Bapak Presiden sudah memesan dan meminta secara khusus pada saya. Batik Madura terpilih karena memiliki motif yang khas, yakni dinamis dan berani,” kata Helmy Faisal yang juga sempat meninjau sentra usaha batik tulis di Desa Klampar Kecamatan Proppo.

Ia juga sempat menyerahkan bantuan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) berupa bantuan dana untuk program P2KPDT, P2IDT dan P2SEDT. Terkait dengan program pemberantasan kemiskinan, Helmy mengatakan salah satu upaya yhang dilakukan Kementrian PDT adalah mengembalikan masyarakat desa yang kini sudah banyak melakukan urbanisasi ke kota. Dalam menjalankan program ini, Kementrian PDT akan melakukan pembangunan dengan model bedah desa.

Dikatakan Helmy, pada tahun 1980-an perbandingan antara warga desa dengan kota adalah 70% warga tinggal di desa dan 30% tinggal di kota. Namun, pada tahun 2009 lalu jauh berubah. Warga yang tinggal di desa turun jadi 58%, sedangkan yang tinggal di kota naik mencapai 42%. Padahal, luas wilayah pedesaan jauh lebih luas daripada kota.

Banyaknya warga desa yang urbaninasi ke kota karena mereka yakin fasilitas hidup yang lengkap ada di kota, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjan dan sebagainya, sehingga warga desa tertarik pindah ke kota. Karena itu, perlu program pengembalian warga itu dengan model bedah desa sehingga warga kembali tertarik untuk hidup, membangun dan sejahtera di desa.

Kementrian PDT juga mempersilakan daerah untuk mengajukan proposal bantuan, jika membutuhkan bantuan Kementrian PDT. Dia melihat Madura, khususnya Pamekasan, memiliki banyak potensi yang kini mulai bergeliat dan tinggal mendapatkan bantuan pengembangan. “Kami minta agar proposal segera diajukan, dan kami tunggu,” katanya. (mas)

Sumbaer: Surabaya Post, Selasa, 26 Januari 2010